Koran merupakan salah satu media penyampai berita kepada masyarakat umum dan sudah ada sekitar 200 tahun yang lalu. Pada waktu itu, koran menjadi satu-satunya sumber yang dapat memberikan informasi penting kepada masyarakat. Koran pertama kali diterbitkan pada abad ke tujuh belas di Eropa. Koran di Indonesia berkembang baik dan memiliki peran penting di tengah masyarakat hingga saat ini.
Sejarah Koran di Indonesia
Koran di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan secara singkat terbagi dalam 6 periode. Produk mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg sangat berperan penting dalam perkembangan surat kabar sebagai media massa yang sangat berpengaruh di Indonesia pada masa itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak pembahasan lengkap berikut ini:
Zaman Belanda
Koran pertama kali diterbitkan pada masa pemerintahan Gubernur J.Van Imhoff tahun 1744 yang diberi nama Bataviasche Nouvelles. Namun surat kabar ini tidak bertahan lama dan hanya dua tahun beredar ke publik. Kemudian tahun 1828 diterbitkan surat kabar baru bernama Javasche Courant yang di Jakarta. Koran ini memuat berita-berita mengenai pemerintahan dan juga berita harian di Eropa.
Pada periode ini juga diterbitkan surat kabar bernama Soerabajasch Advertentiebland di Surabaya. Sedangkan di Semarang terbit surat kabar dengan nama Semarangsche Advertetiebland. Pada umumnya surat kabar yang diterbitkan pada masa itu tidak memuat berita politik, namun lebih banyak pada iklan.
| Iklan | |
|---|---|
| Memiliki media online? lihat penawaran menarik berupa layanan penulisan artikel dari Jawarakonten |
Zaman Jepang
Pada saat itu Jepang masuk dan menjajah Indonesia, kemudian semua jenis surat kabar yang beredar dikuasai Jepang secara pelan-pelan. Bahkan dari beberapa jenis surat kabar dijadikan satu dengan alasan agar lebih hemat. Akan tetapi alasan tersebut ternyata hanya dilakukan pemerintah Jepang agar dapat mengawasi isi surat kabar dengan lebih intensif.
Bahkan Kantor Berita Antara milik Indonesia juga dikuasai Jepang dan diganti namanya menjadi Yashmina yang pada saat itu kantornya berpusat di Domei, Jepang. Isi surat yang dimuat digunakan sebagai alat kampanye mengenai pujian pemerintahan Jepang.
Pada saat itu, wartawan Indonesia hanya bekerja sebagai karyawan, sedangkan yang memiliki kedudukan tinggi yaitu penduduk Jepang. Surat kabar yang diterbitkan pada masa itu salah satunya yaitu Tihaja. Surat kabar ini memiliki kantor di Bandung dan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun diterbitkan di Indonesia, namun berita yang dimuat tetap saja mengenai kondisi yang ada di Jepang.
Zaman Kemerdekaan
Pada saat itu pemerintahan Jepang menggunakan surat kabar hanya sebagai pencitraan dari sistem pemerintahannya. Namun Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan dengan cara menyabotase semua sistem komunikasi yang ada.
Saat itu, Edi Soeradi sangat berperan penting dalam hal ini, beliau melakukan kampanye agar seluruh rakyat Indonesia datang pada Rapat Raksasa Ikada untuk mendengarkan pidato Bung Karno pada tanggal 19 September 1945. Beberapa koran yang diterbitkan pada masa itu diantaranya adalah Harian Rakyat, Soeara Indonesia, Kedaulatan Rakyat dan Soeara Merdeka.
Zaman Orde Lama
Setelah presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka ada larangan pada kegiatan politik salah satunya yaitu pers. Dalam pembuatan Surat Izin Cetak dan Surat Izin Terbit juga dibuat peraturan yang lebih ketat.
Bahkan karyawan yang bekerja di bagian setting surat kabar dengan sengaja membuat proses pencetakan menjadi lambat, sehingga surat kabar pada bagian deadline banyak yang kosong dan diisi dengan iklan gratis.
Zaman Orde Baru
Pada zaman orde baru, surat kabar kembali pada tujuan awalnya, seperti halnya surat kabar Kedaulatan Rakyat pada saat orde lama harus diganti nama dengan Dwikora. Hal yang sama juga terjadi pada Pikiran Rakyat yang diterbitkan di Bandung. Bahkan segala kegiatan pers di kampus juga mulai aktif kembali.
Akan tetapi, dibalik semua itu terdapat pengekangan dan pengawasan yang cukup ketat terhadap pers, khususnya dalam hal isi yang diberlakukan. Segala informasi yang dianggap dapat merugikan pemerintah harus ditahan dan dibredel dengan pencabutan SIUP, hal ini terjadi pada Majalah Tempo, Detik, Editor, Tabloid Monitor dan Sinar Harapan.
Pers ini lagi-lagi dibayangi oleh kekuasaan pemerintah yang sangat memborgol kebebasan pers dalam menulis sebuah berita. Selain itu fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap tugas pemerintah juga hilang begitu saja pada masa orde baru.
Baca Juga: Ide Souvenir Ekslusif untuk Hadiah
Itulah sejarah panjang perjalanan koran di Indonesia yang terdiri dari 6 periode dan masing-masing periode terdapat aturan dan kemajuan dalam menerbitkan surat kabar di Indonesia. Hingga saat ini, media informasi koran sudah mulai ditinggalkan digantikan dengan media digital yang digadang-gadang jauh lebih efisien.
